Merajut Asa Dari Sudut Desa

Intsiawati Ayus : Membubarkan DPD RI Sama Dengan Membubarkan NKRI

0 35
IMG-20160228-WA0059

INFODESA.ID – JAKARTA – Diskusi publik yang di gelar Mubarok Center Minggu (28/2/2016) bertempat di Anomali cafe, Menteng Jakarta Pusat. Dalam diskusi yang menghadirkan Intsiawati Ayus SH MH ( DPD RI), Dr. Marzuki Alie (Ketua DPR RI periode 2009-2014), Suwarjono (Ketua Umum AJI), Prof. Mubarok (Dewan Pembina Mubarok Foundation), Bob Soelaiman Efendi ( Pengamat sosial pegiat energi terbarukan), membahs mengenai

Anggota DPD RI Intsiawati Ayus menyampaikan bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat bisa diakomodasi oleh lembaga DPD RI mengingat masih banyaknya daerah tertinggal, miskin, dan tak memiliki listrik. Karenanya jika ada pihak yang menginginkan pembubaran DPD, maka hal tersebut serupa dengan membubarkan NKRI.

“Sejarah lahirnya DPD sebagai dorongan memperkuat NKRI melalui penguatan Otda sehingga keberadaan DPD ini sesuai kebutuhan masyarakat daerah. Jadi, kalau ada yang ingin membubarkan DPD berarti mau membubarkan NKRI,” kata senator dari Provinsi Riau ini.

Menurut pengamat sosial politik Bob Soelaiman Efendi, perlu untuk mengkaji secara mendalam agenda-agenda tentang posisi dan peran DPD maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur negara sebagai bagian dari amandemen UUD 45. Amandemen merupakan keniscayaan secara esensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dari kepentingan politik yang parsial.

“Kita harus mendukung penguatan posisi dan penguatan DPD dalam hal legislasi sehingga dia punya peran dalam mengambil keputusan, ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Selama ini DPD RI kurang mendapat peran, padahal DPD adalah representative keterwakilan tokoh,” kata Bob Soelaiman Efendi.

Marzuki Alie, Mantan Ketua DPR Periode 2009-2014, menyampaikan bahwa konsep membubarkan DPD adalah bagian dari konsep mengembalikan sistem pelembagaan infrastruktur politik ke model multi kameral. ‎Artinya, dikembalikan lagi pasal 1 ayat (2) UUD45 dan pasal 2 ayat (1) UUD 45 yang lama. Maka, MPR akan kembali lagi dengan hak-haknya yang lama.

Ini membuktikan bahwa model bikameral (DPR dan DPD) tidak efektif menjalankan fungsi-fungsi politik yang sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa. “‎Pembubaran DPD juga melahirkan konsekuensi kewajiban mengadopsi tokoh-tokoh masyarakat di level nasional dari golongan tertentu menjadi anggota MPR,” kata‎ Marzuki Alie.

Lebih jauh, Profesor Mubarok menyampaikan bahwa pembubaran DPD‎ RI ‎layak dikalkulasi lebih dalam sehingga niat menegakkan kedaulatan rakyat sesuai dengan semangat perjuangan bangsa, nilai-nilai tersirat upaya memptahankan kemerdekaan dan UUD 1945 yang belum diamandemen.

“‎Saat ini juga pihak DPD perlu mengakselerasikan agenda politiknya ke ruang publik, sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang diperjuangkan DPD RI bukan untuk kepentingan sempit tentang DPD semata, tetapi suara dan aspirasi rakyat di daerah,” pungkas Profesor Acmad Mubarok.[rilis]

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.