Merajut Asa Dari Sudut Desa

Direktur Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Putra SulTeng

0 286

INFODESA.ID -Jakarta – Mulyadin Malik Putra asal Sulawesi Tengah, usai dirinya dilantik menjadi Direktur Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT, (12 Maret 2019) yl.

Baca Juga : Isu-Isu Penting BUM Desa Terjawab

Dalam komunikasi singkat lewat whatsapp bersama redaksi infodesa.id menyampaikan beberapa, agenda pokok dalam jangka pendek diantaranya beliau ingin mendorong lebih banyak lagi kawasan pedesaan di Indonesia yang maju dan berkembang seperti Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta,” ujar Mulyadin.

Mulyadin Malik, Direktur Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT

Keberhasilan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta dalam mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya masing-masing menumbuhkan keyakinan bahwa masih banyak kawasan pedesaan lain di Indonesia yang ingin mengembangkan diri menjadi destinasi wisata yang menarik.

Kedua desa tersebut kata Pak Mulyadin berhasil yang berhasil mengembangkan pontensinya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Desa Kutuh berhasil mengembangkan pariwisata, sementara Desa Panggungharjo berhasil di bidang pelayanan publik dengan mengembangkan pengelolaan sampah,” ujar Mulyadin.

Baca juga  : Jawaban Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Dasar Hukum Dan Badan Hukum BUM Desa

Lanjut dalam komunikasi menjelaskan melalui pengembangan bidang pariwisata, Desa Kutuh yang awalnya merupakan desa miskin kini telah berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan Pariwisata dilakukan melalui Bumdes Desa Adat Kutuh dan BUMDes Administratif. Kedua BUMDes tersebut meraih keuntungan dengan mengelola pariwisata Pantai Pandawa, mulai dari lembaga pengelolaan kawasan Pantai Pandawa, Gunung Payung culture art, pengadaan barang dan jasa, atraksi seni budaya, perkrediten desa, jasa catering dan kantin hingga pengelolaan sampah.

“Dengan jumlah kunjungan tak kurang dari 3000 wisatawan per hari hingga 1 juta wisatawan per tahun, kedua desa tersebut kini memiliki omzet lebih dari Rp 34 miliar per dan meraih keuntungan bersih melampaui Rp 14,7 miliar di tahun 2017,”

Sementara itu Desa Panggungharjo berhasil mengembangkan sebuah kawasan wisata yang diberi nama Kampoeng Mataraman. Kampung ini merupakan Kampung Wisata yang didirikan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo, di atas tanah yang dibeli oleh Pemerintah Desa setempat seluas kurang lebih 3 hektare. Dengan mengusung konsep “Kangen Ndeso” pengunjung seakan diajak kembali ke masa lalu karena disuguhkan pemandangan dan rasa abad 19 seperti rumah, kuliner dan gaya kehidupan sosial masyarakat petani Mataram (Yogyakarta) tahun 1900-an, kampung ini juga dilengkapi prajurit layaknya kerajaan Mataram.

Dr (Cand). Mulyadin Malik, M.Si bersama Putri keduanya

Selain itu, Desa ini juga memiliki berbagai usaha lainnya, seperti Bank Sampah, pengolahan minyak jelantah menjadi minyak berharga jual tinggi, toko swalayan dan lain-lain, kesemuanya dikelola oleh BUMDes yang dilahirkan oleh Pemerintah Desa ini. Hasilnya omzet yang diraih desa tersebut mencapai Rp 5-7 miliar setahun.

Kedua desa tersebut lanjut Mulyadin kini menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia yang ingin mengembangkan diri untuk mengangkat potensi daerahnya.

“Keberhasilan dari kedua desa tersebut membuktikan bahwa selama ini banyak potensi desa-desa di tanah air yang bisa dikembangkan menjadi kawasan pariwisata yang menarik. Hanya saja belum dikelola dengan optimal. Karena itu perlu kerja bareng antara kita dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengembangkannya,” ungkap Mulyadin.

Menurutnya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari Pemerintah Provinsi hingga Desa untuk mengembangkan kawasan wisata di desa adalah membuat payung hukum untuk menentukan kawasan desa yang akan dijadikan destinasi wisata dan konsep pengembangan pariwisata yang akan dikembangkan di kawasan tersebut.

Singkatnya diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Mulyadin menghimbau kepada Bupati bisa memfasilitasi BUM Desa, memfasilitasi dengan membuat peraturan bupati (Perbup) atau peraturan walikota (Perwali) dalam membangun kawasan perdesaan sesuai dengan potensinya masing-masing.

“Kami memerlukan payung hukum berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota yang diperlukan agar kami bisa masuk membantu pembangunan kawasan perdesaan tersebut,” tandas Mulyadin Malik.(Ahmad Budullah)

Leave A Reply

Your email address will not be published.