Merajut Asa Dari Sudut Desa

Isu-Isu Penting BUM Desa Terjawab

0 78

INFODESA.ID, Jakarta-Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) telah diubah namanya menjadi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dengan dimasukkannya urusan Desa yang sebelumnya menjadi bagian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Transmigrasi yang semula bagian dari urusan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ke kementerian itu. Sumber data dari :setkab.go.id/punya-6-direktorat-jendral-tidak-ada-deputi-di-kementerian-desa-pdt-dan-transmigrasi/

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang ditandatanganinya pada 21 Januari 2015 menegaskan, bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Terkait dengan tugas tersebut, Presiden Jokowi juga melakukan perubahan struktur organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Jika sebelumnya kementerian ini dilengkapi dengan 5 (lima) Deputi diluar Sekretaris Kementerian dan Inspektorat, maka sesuai Perpres No. 12/2015, struktur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sala satunya adalah Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Itu tentang struktur organisasi Ungkap Kasubdit Kelembagaan BUMDesa Dr.(Cand). Mulyadin Malik, M.Si. Di ruang kerjanya 19/11-2017 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, kepada media infodesa.id.

Lanjut Putra berdarah Sulawesi Tengah ini, sangat peduli terhadap Pembangunan di Desa, khususnya isu penting yang perlu segera mendapatkan tanggapan terkait dengan Implementasi BUM Desa, antara lain tentang :

  • Apa arti dan makna dilaksanakannya dan didirikannya BUM Des, mengapa tidak bentuk kelembagaan yang lain misal UKM, Koperasi, atau lainnya.
  • Bagaimana tahapan dan proses pendirian BUM Desa yang sesuai dengan amanat peraturan perundangan, termasuk pula bentuk dasar hukum BUM Desa,
  •  Bagaimana memilih kepengurusan atau Pelaksana Operasional BUM Desa, bagaimana menghindarkan dari kepentingan tertentu Pemerintah Desa, adakah kriteria personal yang bisa menjadi Pelaksana Operasional BUM Desa.
  •  Bagaimana memulai kegiatan BUM Desa sebagai lembaga penggerak ekonomi desa, kebutuhan atau persiapan apa saja yang diperlukan untuk memulainya, ataukah BUM Desa dapat dibentuk begitu saja,
  •  Apa saja usaha atau bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUM Desa, dari modal awalnya, apa peran dan tugas Pemerintah Desa,
  •  Adakah prosedur pertanggungjawaban kegiatan BUM desa, siapa saja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM desa,
  • Bisakah antar BUM Desa melakukan kerja sama, dalam konteks seperti apa kerja sama bisa dilakukan.

Untuk itu kata Pak Mul Sapaan akrab teman sekantornya Dalam rangka untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai hal-hal tersebut Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menerbitkan buku “Frequently Asked Questions (FAQ) Tentang BUM Desa atau Buku Tanya Jawab Tentang BUM Desa,
Lanjut Pak Mul Menyampaikan Buku ini disusun dengan bahasa yang sangat sederhana yang Insya Allah sangat mudah di pahami pembacanya, bagaimana persoalan yang terkait dengan pendirian dan pengembangan BUM Desa.
Kami mengharap dengan penerbitan buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga BUM Desa semakin dikenal luas dan dipahami secara luas. Demikian penjelasan singkat Mulyadin Malik yang juga sebagai Tim Penyusun penerbitannya sambil memberikan satu buku Frequently Asked Questions (FAQ) Tentang BUM Desa.
Buku Tanya Jawab Tentang BUM Desa (Ahmad Budullah).

Leave A Reply

Your email address will not be published.