Merajut Asa Dari Sudut Desa

Peran Pendamping Dalam Penguatan Kapasitas Tenaga Teknis Desa

1 140

INFODESA.ID|SULAWESI TENGAH|BANGGAI KEPULAUAN – Salakan, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan Moh.Yamin, ST. di Kantor DINSOS-PMD Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, mengumpulkan seluruh anggota Tenaga Ahli 5 orang, Pendamping Desa (PD) 29 Orang dan Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) 39 orang, Senin, 8 Januari 2018 pertemuan di Pimpin Drs.Muchsin Sasia, Kadis DINSOS-PMD Banggai Kepulauan, ungkap kadis ini dimaksudkan untuk koordinasi dan evaluasi atas Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Yamin, beberapa tugas Pendamping Desa :
1. Mendampingi desa dalam perencanaan,  pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan  pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok  masyarakat desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi  Kader  Pemberdayaan Masyarakat desa  dan  mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi  pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Lanjut ungkap Yamin, koordinasi ini kami lakukan agar penyerapan dana tepat sasaran dan tepat waktu. Tugas kami membimbing para aparat desa, sesuai dengan hal diatas.

Koordinator Tenaga Ahli Moh.Yamin, ST sesaat setelah pertemuan di Kantor DINSOS-PMD Bangkep

Saat ini, seharusnya APB Desa tahun 2018 suda harus ditetapkan paling lambat Tanggal 31 Desember 2017. Sesuai PP No. 43 104 (4).

inilah yang kami koordinasikan,Seharusnya ini dan kita sangat tertinggal solusinya tiap kegiatan dilaksanakan gabung dgn agenda lain,
Memang tugas kami jawab Yamin saat indodesa.id menanyakan adanya keterlambatan penetapan APB Desa di Banggai Kepulauan. Tugas Kami sebagai Tenaga Ahli Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan mengakhirinya.(Ahmad Budullah)

Leave A Reply

Your email address will not be published.