Merajut Asa Dari Sudut Desa

Kejanggalan Dalan Pelaksanaan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa Buol

0 262

 

Infodesa.id, Palu, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang di hadiri seluruh kepala desa dan perangkat desa lainnya yang di laksanakan di Hotel Horison saat ini, terus akan menuai masalah, demikian kata sdr. Ahmad Budullah sebagai staf Bid.Hubungan Antar Lembaga PUSPENSIDA yang Tugaskan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 30 Desember 2019.

Apalagi pelaksanaan kegiatannya menghadirkan seluruh Kepala Desa dan Aparatur desa Se-Kabupaten Buol, yang berjumlah sekitar 150 org dari 108 desa 11 kecamatan, di Kab.Buol.

Dalam undangan ke Kepala Desa yang di Fasilitasi DPP – PAPDESI, seharusnya mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dalam hal ini Dirjen Binapemdes Kemendagri, agar tidak menjadi Polimik di kemudian hari, tambah Ahmad.

Lanjut, Kejanggalan dalam proses administrasi harus diutus tuntas, dimana
Dasar undangan menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, No. 140/7354/BPD, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Kesedian Memfasilatasi Kegiatan Bimtek Teknis Khusus Penataan Kewenangan Desa. Surat tersebut, adalah menjawab Permohonan Dinas PMD Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Prov.Gorontalo, No. 140/7354/BPD, tanggal 22 Oktober 2019, hal Kesedian memfasilitasi Sosialisasi Penataan Kewenangan Desa.
Bukan “Kesedian Memfasilatasi Kegiatan Bimtek Teknis Khusus Penataan Kewenangan Desa”, ini jelas ILEGAL
Mengutip penyampain Drs. Sautma Sihombing “..klo mengacu d nomor surat buat gorontalo yg d peruntukkan tuk kab. Buol…itu sangat keliru…dan suatu kebodohan acuan suratnya”.

Anehnya lagi, dalam pelaksanaan sejak pembukaan sampai hari ini, Nara sumber yang di maksud bukan dari Tim yang tugaskan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, yang hadir justru staf dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa.


Ini merupakan pembodohan terhadap peserta Bimtek, karena Judul Bimtek tertera jelas “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa”,
Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Daerah dan Pemerintah Desa.

Dalam SE Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, No.140/236/BPD, tanggal 9 Januari 2019, yang di sampaikan kepada Bupati Seluruh Indonesian, Hal: Acuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Desa Kabupaten/ Kota dan Desa, Output dari Kegiatan Tersusunnya Rancangan Perbub/Perdes tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Sehingga peserta dinwajibkan membawa draf rancangan Perbub/perdes untuk di bahas bersama, dan dalam akhir para kades sudah membawa rancangan perdes kewenangan yang di tindak lanjuti dengan Rencana Kerja Tindak Lanjut. Ini Jelas.

*Ahmad Budullah

Leave A Reply

Your email address will not be published.