Merajut Asa Dari Sudut Desa

Kegiatan Bimtek Buol Disinyalir ILEGAL

0 447

Infodesa.id-Palu, Berdasarkan Prosedur yang dilakukan dalam setiap kegiatan pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Binapemdes) dengan mengacu pada beberapa surat Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Binapemdes Kementerian Dalam Negeri RI, atau atas Dasar Permohonan Lembaga resmi yang ditunjuk Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Hal Permohonan Petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa, atau permohonan Fasilitasi Kegiatan yang dimaksud,

Selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan menelaa surat permohonan Pemda dimaksud khususnya untuk kesiapan nara sumber. Atas dasar tersebut Dirjen Binapemdes Kemendagri membalasnya dan isi surat tersebut mengharapkan bantuan sdr.Bupati untuk menugaskan Pejabat terkait (Dinas PMD, Camat, Kabag Hukum,Kepala Desa,Ketua BPD, Kepala Seksi, Kepala Urusan,Sekretaris, Bendahara Desa untuk mengikuti acara tersebut, dan setiap desa wajib membawa Draf Peraturan Desa serta Laptop/Komputer, Sekaligus mengundang kesedian Bupati untuk membuka Acara Bimtek di maksud, Demikian ungkap Akbar Saputra, S.Kom juga sebagai Ketua Umum PUSPENSIDA Lembaga mitra bersama Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) sebagai lembaga yang MOU dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga di perkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) No.140/1719/BPD, tanggal 27 Februari 2018.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang telah menghadirkan seluruh Kepala Desa dan Aparatur desa yang di lakukan Hari ini, seuai undangan ke Kepala Desa yang di Fasilitasi DPP – PAPDESI, seharusnya mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dalam hal ini Dirjen Binapemdes Kemendagri, agar tidak menjadi Polimik di kemudian hari, ujar Akbar Saputra.

Lanjut ada beberapa kejanggalan dalam proses administrasi yang menjadi temuan sdr. Ahmad Budullah sebagai staf Bid.Hubungan Antar Lembaga PUSPENSIDA yang Tugaskan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan,

Pertama:
Dalam Surat, Pemerintah Kabupaten Buol
SEKRETARIAT DEARAH
Nomor: 140/283/DPMD-P3/2019, Tanggal, 4 Desember 2019,
Ditujukan Kepada Direktur Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, di tanda tangani jelas pejabat setempat.

Isi surat, Menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, No. 140/7354/BPD, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Kesedian Memfasilatasi Kegiatan Bimtek Teknis Khusus Penataan Kewenangan Desa, Setelah di cek di Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Surat tersebut, adalah menjawab Permohonan Dinas PMD Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Prov.Gorontalo di bawah ini, dan hal ini sudah di sampaikan ke Dirjen Bina Pemdes dan kegiatan yang sudah tertera dalam surat tersebut seyogyanya di laksanakan tanggal 18-21 Desember 2019, tertunda, adanya dasar surat yang keliru demikian dijelaskan Bpk Sautma Sihombing selaku Kasubdit Bina Pemdes Kemendagri, dalam pesan WhastApp,
Jum’at 27 Desember 2019, Pukul 22.27. “..klo mengacu d nomor surat buat gorontalo yg d peruntukkan tuk kab. Buol…itu sangat keliru…dan suatu kebodohan acuan suratnya”.

Kedua,
Temuan adanya :
Surat DPP-PAPDESI, No.027/DPP PABDESI/SP/XII/2019, Prihal Undangan Bimtek Khusus Penataan Kewenangan Desa, yang ditujukan Kepada Seluru Kepala Desa Se- Kabupaten Buol.
Temuan adanya, Isi surat, Menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, No. 140/7354/BPD, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Kesedian Memfasilatasi Kegiatan Bimtek Teknis Khusus Penataan Kewenangan Desa, (adanya penambahan Kata dan kalimat). Yang juga surat di maksud adalah jawaban surat untuk Pemda Gorontalo, sesuai uraian diatas, tegas Ahmad.

Lebih celaka lagi kata Ahmad adanya temuan Surat Menteri Dalam Negeri yang di duga kuat di Palsukan.
Hal ini sesuai hasil identifikasi awal, Pihak Kemendagri, menemui adanya kejanggalan, Temuan adanya Nomor Surat yang sama 910/9956/SJ, Tanggal 15 November 2018
Hal: Pengalokasian Anggaran Untuk Percepatan Penataan Kewenangan Desa,di Kabupaten dan Kota Serta Desa.
Temuan:
• Lembaran Pertama Surat diatas ☝Tulisan Hal: rapi tertulis dan tanpa jarak spasi, dan tanggal, Jakarta, 17 Januari 2019. (Terlihat jelas Perubahan Surat) isi sama.
Surat ASLI yang di Keluarkan Kememdagri, Lembaran Pertama, Tulisan Kalimat Hal terdapat jarak dan Spasi, tanggal yang tertera, Jakarta, 15 November 2018.

Selanjutnya Pada Lembaran Ke Dua👇
Adanya penunjukan sala satu Asosiasi, setelah di Konfirmasi ke Bina Pemdes Kemendagri Surat tersebut adalah di Palsukan.👇

Untuk Surat Asli Kemendagri, tertera Nama dan Nomor Kontak jelas dalam lembaran Ke-DUA surat ASLI yang di ttd Menteri Dalam Negeri RI.
Surat tersebut di Peroleh dari sala satu staf pada Jum’at, 20 Desember 2019 di Dinas PMD Kab.Buol.

Sesuai Jadwal lampiran undangan, Nara Sumber tertera jelas…dalam jadwal Acara.
Temuan saat di Konfirmasi ke Dirjen Bina Pemdes, Surat Pemda Buol sampai saat ini belum di balas, hal ini di kuatkan dengan pesan melalui WhasApp sdr.Bram, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (LKK-PKPD).
“Instruksi dirjen tegas jangan dihadiri kl ada yang hadir itu urusan pribadi”


Menurut informasi Peserta saat ini, sedang persiapan Registrasi di hotel Horison Gorontalo.
(Palu, 29 Desember 2019)

Kontributor : Ahmad Budullah

Leave A Reply

Your email address will not be published.