Merajut Asa Dari Sudut Desa

Demokratisasi Dalam Pengembangan Pusat Kemasyarakatan Desa

0 75

 

INFODESA.ID-SULTENG.Palu, Mulyadin Malik, Direktur Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT, setelah membuka dengan resmi dan membacakan sambutan tertulis Dirjen PPMD, Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Demokratisasi Desa melalui Pusat Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (SulTeng), yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT), Hotel Santika Palu, 18/5/2019.

Tema materi yang dipaparkan di hadapan peserta “Demokratisasi dalam Pengembangan Pusat Kemasyarakatan Desa”. Beberapa poin penting diutarakan, dimana tentunya harus mengacuh dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan aksi bersama yang dilaksanakan dalam satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri. Dan lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra pemerintah desa, Urai Mulyadin pada awal paparannya.

Demokratisasi adalah transisi ke “rezim politik” yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim “otoriter” ke “demokrasi” menyeluruh, dari sistem politik “otoriter” ke “semi-demokrasi”, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi.

Hasilnya bisa menguat seperti di “Britania Raya” atau mundur seperti di “Argentina”. Berbagai pola demokratisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain, misalnya apakah negara terlibat dalam perang atau ekonominya tumbuh.

Demokratisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat madani. Hasil ideal dari demokratisasi adalah menjamin rakyat punya hak memilih dan suara dalam sistem politik negaranya. Urainya dalam paparannya.

Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu.

Kebijakan pemerintah dalam rangka penataan lembaga kemasrakatan desa, Dalam memberdayakan masyarakat desa, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipatoris sehingga mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal.

Sinergitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka keberhasilan pemerintahan desa baik dibidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan sinergitas yang utuh dan berkesinambungan di antara kepala desa, perangkat desa, BPD dan lpmd, hal itu dilakukan agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan semakin berdaya guna. Hubungan BPD, LPMD
dengan Kepala Desa adalah sebagai mitra kerja. Dimana BPD, LPMD dan kepala desa harus melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sehingga terciptalah sinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tetapi dalam mewujudkan hubungan yang bersinergi selalu ditemui kendala, terkadang kepala desa tidak transparan dengan BPD. Atau sebaliknya, BPD atau LPMD selalu mengatasnamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Selanjutnya beberapa poin penting tercatat,dimana:
Bsgaimana Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pusat Kemasyarakatan Desa (PKD), Karakteristik PKD, Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa.
> Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
> Urgensi Pembinaan Lembaga
> Kemasyarakatan Desa
> Tantangan ke depan
> Strategi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Dan terakhir Mulyadin menyampaika mengenai Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan :
√ Swadaya masyarakat
√ APB desa
√ Bantuan pemerintah
√ Bantuan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota
√ Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat, “Mengkahiri Paparannya.
Bahan materi dapat di lihat disini :
Liputan *Ahmad Budullah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.