Merajut Asa Dari Sudut Desa

Menyoal Kebijakan, Regulasi dan Subtansi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

0 117

 

INFODESA.ID-SULTENG, Banggai Kepulauan (Bangkep) Pengadaan barang/jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan mengenai pengadaan. Hal ini mengingat kondisi sosial masyarakat desa yang masih minim pengetahuan dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).

Mohamad Yamin,ST / Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kabupaten Banggai menyikapi keluhan para para kontraktor yang ramai di percakapkan pada Grup WhatsApp, (Juma’at, 31/5/2019) khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Provinsi Sulawei Tengah (Sulteng) adanya Kebijakan Presiden dimana  proyek pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) tidak boleh lagi melibatkan kontraktor atau pihak ketiga.

Baca Juga: Peran Pendamping Dalam Penguatan Kapasitas Tenaga Teknis Desa

Yamin menyampaikan, dimana Saat kunjungan bapak Presiden Joko Widodo di Desa Pangkalan Gelebak Banyuasin Sumatra Selatan menyoal tentang penggunaan Dana Desa secara swakelola dengan tidak melibatkan Kontraktor agar dapat menambah sumber penghasilan bagi masyarakat desa.

Sementara pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP), pengelolaan Dana Desa dibagi dalam 3 pola berdasarkan jumlah anggaran yaitu : 1. dikerjakan secara swakelola untuk kegiatan yang dapat di kerjakan langsung oleh masyarakat, 2. swakelola sebagian yaitu dengan membagi kegiatan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat dan tidak dapat dikejakan oleh masyarakat dan 3. Dikontrakan pada Pihak ketiga yaitu kegiatan yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat. *Tegas Yamin.

Dari pernyataan bapak Presiden tersebut kita mengambil intisari atau Substansi pengelolaan Dana Desa yaitu mensejahterakan masyarakat desa melalui perluasan lapangan kerja sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat desa kemudian Dana Desa yang telah dikucurkan oleh Pemerintah dapat berputar di Desa saja.

Perlu kita pahami bahwa untuk menambah perputaran roda ekonomi di desa banyak jenis usaha maupun kegiatan primadona yang perlu digalakan di Desa salah satu diantaranya usaha ekonomi melalui BUMDes dan ini sangat disayangkan belum maksimal di kelola serta tidak ditunjang dengan penerapan Teknologi Tepat Guna yang membumi.

Melihat kondisi tersebut maka perlu solusi yang tepat dalam penerapan pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebijakan bapak Presiden dan Regulasi yang telah diterbitkan yaitu tetap mengikuti Pola yang telah ditetapkan Peraturan Kepala LKPP tanpa mengubah Regulasi yang sudah ada akan tetapi secara teknis diperkuat dengan Peraturan di daerah melalui Peraturan Bupati dengan memprioritaskan Pola swakelola khususnya menyangkut penyediaan tenaga kerja non ahli dan penyediaan material Lokal sebab kita juga perlu mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan ketersediaan tenaga kerja Ahli.

Sebagai contoh pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa apakah desa mampu menyediakan Aspal dan Tenaga kerja Ahli ? jika mampu maka dikerjakan secara Swakelola akan tetapi jika tidak maka sebagian dikerjakan secara swakelola sebagian lagi diadakan oleh Penyedia Barang dan Jasa. Begitu pula pada pekerjaan penyediaan  Air Bersih, Bangunan Air Bersih memerlukan pekerja Ahli dan penyediaan Pipanya.

Olehnya itu maka Penguatan, perumusan dan penerbitan Regulasi daerah berupa Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan kearifan lokal daerah dan desa sehingga kita dapat menindak lanjuti kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo dan tidak menabrak Regulasi yang telah diterbitkan, akan tetapi jika mengubah Peraturan Kepala LKPP butuh waktu yang panjang sementara penggelontoran Dana Desa berjalan terus, Tulis yamin kepada redaksi infodesa.id.

Baca Juga https://www.infodesa.id/?s=Yamin

“Mari bangun Desa dengan Hati dan Hati-Hati”
By. Mohamad Yamin,ST / Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kabupaten.

Leave A Reply

Your email address will not be published.