Merajut Asa Dari Sudut Desa

BIMTEK Khusus “Percepatan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Se-Kab.Semarang

0 149

 

INFODESA.ID-JAWA TENGAH, Semarang. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Percepatan Penataan Kewenangan Desa, Se- Kabupaten Semarang, yang di fasilitasi oleh Pusat Study dan Pengembangan Potensi Daerah (PUSPENSIDA), bertempat di Hotel Rol In Kab.Karanganjer, sesuai jadwal, 13-15 Juni 2019.

Akbar Saputra, S.Kom Ketua Pusat Study dan Pengembangan Potensi Daerah (PUSPENSIDA), menyampaikan acuan pelaksanaan Bimtek sesuai surat dari Dirjen Bina Pemdes Nomor:140/236/BPD tanggal 9 januari 2019 hal acuan pelaksanaan kegiatan bimtek penataan kewenangan desa kabupaten/kota dan desa, serta surat dengan nomor : 140/1719/BPD tanggal 27 februari 2019 hal prioritas pelaksanaan bimtek khusus percepatan penataan kewenangan desa kabupaten/kota dan desa , Khususnya poin ke-4 (empat) hal pelaksana kegiatan bimbingan teknis adalah lembaga yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI. Merujuk hal tersebut lembaga kami telah ditunjuk oleh LKK-PKPD yang telah membuat nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 01/LKK-PKPD/08/2018 tanggal 9 Agustus 2018, untuk bermitra dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kepada infodesa.id 14/6/2019.

Bimtek di hadiri :
• Drs.Sautma Sihombing, M.Si.
Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri RI,
• Bupati Semarang, Bpk.Mundjirin Sp, Og
• Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Bpk.Raharjo Budi Kisnanto, SH, MA
• Kapolres Semarang AKBP. Adi Sumirat,SIK, MH.
• Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Bpk.Drs.Gunawan Bibisono,MM.
• Plt. Kepala Dispermasdes Kab.Semarang Bpk. Drs.Heru Purwantoro, MM,
• Ketua LKK PKD Jakarta, Bpk.Ivan Purba Utama, S.Sos,
• Camat Se-Kab.Semarang,
• Penamping Se-Kab.Semarang,
• Kepala Desa Se-Kab.Semarang.

Bupati Semarang di wakili Bpk.Drs.Gunawan Bibisono,MM Sekda Kab.Semarang, membuka dan penyematan tanda peserta secara simbolis diwakili oleh Kepala Desa Jimbaran Kec.Bandungan, Bpk. Krismianto, S.Sos, Kepala Desa Sekretaris Desa Jlumpang Kec.Bancak Ibu.Diah Purniawati, S.Pd, dan dilanjutkan ke seluruh peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Khusus “Percepatan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Se-Kab.Semarang” Terang Akbar.

Dalam sambutannya Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Drs. Sautma Sihombing, M.Si. Menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Percepatan Penataan Kewenangan Desa, Se- Kabupaten Semarang, adalah guna percepatan penyusunan Perbup./Perwal. dan Perdes. tentang Kewenangan Desa adalah :

Bagaimana cara untuk melaksanakan percepatan penataan Kewenangan Desa agar tetap berjalan dengan tertib, tersusun dengan baik, dan mengikuti aturan.Sebagai tindak lanjut sari MoU antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dan setelah kegiatan Bimtek ini diharapkan agar segera dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Proses penerbitan regulasi Kewenangan Desa ini dengan melibatkan Desa, Provinsi, dan Pusat.  Dalam pembuatannya harus diperhatikan ketidakadaan intervensi Kab./Kota, Provinsi., dan lainnya.  Yang tidak dibutuhkan jangan dijadikan hak.  Tidak bisa serta merta harus ada keterlibatan struktur Pemerintahan.  Harus terjadi hubungannya antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab./Kota untuk menghindari konsep yang dapat mengancam kedaulatan NKRI (Hak Asal-Usul Desa).

Bagaimana lahir kebijakan di Tingkat Kab./Kota, Provinsi., dan Pusat yang dilatari oleh Kewenangan yang dilakukan Desa.  Kewenangan belum clear bagaimana mungkin dapat dilaksanakan pembinaan.

Manfaat lain dengan adanya regulasi Kewenangan Desa adalah untuk menghindari terjadinya overlapp pembiayaan pembangunan.

Berikut kutipan wawancara bersama Drs. Sautma Sihombing, M.Si.

Selanjutnya dalam akhir sambutannya Drs. Sautma Sihombing, M.Si. Bimtek ini bukan untuk peningkatan kapasitas aparatur akan tetapi untuk melahirkan kebijakan dan kepentingan dalam menjalankan Pemerintahan di Desa yaitu lahirnya Perbup./Perwal. yang selanjutnya melahirkan Perdes tentang Kewenangan Desa. Pungkasnya.
@infodesa.id-14/6/2019. Ahmad Budullah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.