Merajut Asa Dari Sudut Desa

75 Desa Se-Kabupaten Purworejo Ikuti Bimtek Khusus Kewenangan Desa di Karanganyar.

0 144

 

INFODESA.ID-JAWA TENGAH-PURWOREJO, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Aferi S Fudail, M.Si membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Daerah dan Pemerintah Desa, Se-Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Kamis Malam 25/7/2019.

Pantauan infodes.id dimana Aferi S Fudail, dalam sambutanya menyampaikan Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintah ditingkat desa, sebagaimana apa yang diamanatkan dengan melaksanakan suatu Penyusunan Draf Rancangan Perdes “Kewenangan bagi jajaran Pemerintah Desa Se-Kabupaten Purworejo”, yang di hadiri 75 desa meskipun saya tahu persis di Kabupaten Purworejo itu ada 469 desa, dan ini Kabupaten yang terbesar jumlah desanya Se-Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Tengah adalah Provinsi yang terbesar jumlah desanya seluruh indonesia. Ujarnya.

Juga Aferi S Fudail, menyampaikan ini menjadi tantangan berat sebagai kabupaten terbesar jumlah desanya untuk segera mewujudkan, merealisasaikan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa itu berjalan sesuai undang undang, dan Aferi mengaharapkan melalui kegiatan setelah selesai bisa segera dapat mewujudkan apa yang menjadi agenda kita, Harapnya.

Untuk menjadi bahan kita bersama baik dalam kerangka perumusan regulasi perdes kewenangan itu maupun hal hal lain yang berkaitan tata kelolah pemerintah di tingkat desa.

Dijelaskannya “Kewenangan desa merupakan kewenangan yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak akan berjalan, tanpa adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desanya. Oleh karenanya kewenangan desa merupakan salah satu pokok persoalan tatkala Pemerintah desa akan mengurus dan mengatur desanya, dan mengharap para Bapak/Ibu camat menampingi ikuti dengan seksama, Karena perdes kewenangan inilah yang harus dipedomani oleh semua desa, karena belum tentu satu desa dengan desa lain memiliki kewenangan hak asal usul yang sama, Perdes kewenangan desa inilah yang harus dipedomani oleh setiap desa, merumuskan perdes perdes telematiknya yang menjadi pedoman dalam rangka pemerintahan desa, bagaimana mengelola Bumdesa? bagaimana mengelolah pasar desa? bagaimana tambatan perahu? dan kewenangan kewenangan lokal lainnya yang ada dalam perdes itu. Dan bahkan seandainya jelas dari kewenangan hak asal usul dan lokal itu memberikan ruang untuk melakukan pendapatan asli desa dari sisi pepungutan dengan kewenangan itulah bapak tetapkan perdes jenis jenis pungutan di desa seperti halnya ditingkat kabupaten perbub Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah, Urainya.

Agar diemudian hari tidak menjadi problem, perdes kewenangan ini yang menyelamatkan kita dan sebagai dasar hukum, terang Aferi S Fudail.

Dan pada akhir sambutannya Aferi S Fudail, mengatakan dari 22 Permendagri yang di hasilkan oleh Mendagri memberikan kebijakan terkait dengan tata kelolah pemerintahan desa 18 substansi itu ada pada direktorat penataan ini, dan mengharap forum ini bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi, dan secara pribadi juga saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, karena bukan hanya bapak/Ibu dalam hanya dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik tapi dengan forum ini paling tidak saya bisa ketemu langsung dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi saya melakukan perumusan perumusan kebijakan untuk diputuskan oleh pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintah desa sebagaimana apa yang diamanatkan dalam Undang Undang yang menyebabkan pada malam ini kita ketemu bisa tersambung hubungan silahturahim kita untuk ke depan bisa kita semakin insten, Mengakhirinya.

Juga ditambahkan penegasan Ketua Kejaksaan negeri dan kapolres, bahwa tanpa kewenangan desa, maka Pelaksanaan APBDes illegal karena tdk ada dasar hukum kewenangan,tegasnya.

Pantauan infodesa, Turut hadir Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Aferi S Fudail, Bapak Sautma Sihombing, Kasubdit FPKD, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Sekda mewakili Bupati Purworejo, Kajari, Wakapolres Purworejo, Kadis PMD dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Camat, dan unsur terkait lainnya. Dan pertemuan ini sesuai jadwal akan di laksanakan 25 s/d 27 Juli 2019.

Kontributor infodesa.id – Ahmad Budullah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.