Merajut Asa Dari Sudut Desa

ASN Pemda Pelalawan ikuti Bimtek Akuntasi Keuangan SKPD Basis Akrual PP No.12 Tahun 2019

0 107

INFODESA.ID-JAKARTA, Peningkatan kapasitas Kinerja dan kompetensi Pemerintahan Daerah adalah hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan, Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang dapat berakibat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ungkap Akbar Saputra Ketua Lembaga Pusat Study dan Pengembangan Potensi Daerah (PUSPENSIDA) dalam memfasilitasi kegiatan Bimtek ASN dari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Dengan tema : ”Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP. No 12/2019 Dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif” di Hotel Arcadia Mangga Dua Jakarta, Jum’at, 26/4/2019.

Bapak Slamet sebagai Analisis Keuangan Pusat dan Daerah menyampaikan beberapa Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP. No. 12 Tahun 2019 di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005.

Dijelaskannya pula, untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. diperlu kan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,urainya.

Juga ditegaskan, laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan Pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yangn ikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi aktual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK, Tegasnya.

Bimtek ini bertujuan guna meningkatkan kualitas, Kinerja Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, ASN, dalam Pengelolaan Keuangan Efektif sehingga akan tercapai pemerintahan yang baik.Pungkas Akbar. (madbudullah)

Leave A Reply

Your email address will not be published.