Merajut Asa Dari Sudut Desa

Bimtek Khusus Penataan Kewenangan Desa “Harapan Peserta Jadi Paham Soal Aturan”

0 140

INFODESA.ID-JAKARTA, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Nata Irawan, dalam konfrensi pers dihadapan para awak media, usai membuka “Kegiatan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa bagi Aparatur Daerah dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng”, di Hotel Marc, Pasar Baru, Jakarta. (10/7/19) YL.

Dr.Nata Irawan, Menyampaikan Pentingnya Perbub tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sesuai amanat pada Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, tentang “Kewenangan Desa” Selanjutnya setelah penetapan Perbub di maksud segera memfasilitasi Pemerintah Desa menerbitkan Peraturan Desa tentang “Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ” sebagai Acuan Pemerintah Desa dalam perencanaan program dan kegiatan serta alokasi pengganggaran.Ujarnya.

 

Banyaknya permasalahan penggunaan dana desa yang tidak membiayai kewenangan desanya tetapi justru membiayai kewenangan pemerintah diatasnya mengakibatkan penggunaan dana kurang menjawab permasalahan dan kebutuhan desa, menjadikan pemerintah desa banyak menghadapi permasalahan atas pengalokasian dana desa.Ungkap Dr. Nata Irawan.

Dan bagi kabupaten yang telah menetapkan Perbub tentang Kewenangan Desa berdasarkan “Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa” yang masih perpedoman pada Permendes Nomor 1 Tahun 2015, wajib untuk disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Tegas Dr.Nata Irawan.

Dan dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, maka Aparat Pengawas Internat Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota menempatkan Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa untuk di jadikan salah satu pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa. Tambahnya.

Atas dasar itulah kata Dr.Nata Irawan, sehingga ditetapkannya Penataan Kewenangan Desa sebagai Perioritas Nasional, maka bagi Kabupaten/Kota yang telah merampungkan Peraturan Bupati/Walikota tentang “Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa” segera melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa. Ajak Dr.Nata Irawan.

Dengan ditetapkannya penataan Kewenangan Desa sebagai Program Prioritas Nasional, menargetkan agar tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota seta Desa telah selesai menata Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa. Harapnya.

 

Dan atas dasar itulah Menteri dengan 2 suratnya meminta kepada seluruh Bupati untuk mendukung pelaksanakan Bimbingan Teknik Khusus Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota dan Penyusunan Peraturan Desa, dengan APBD dan APBDes.Terang Dr.Nata Irawan.

Dalam menindak lanjuti, Kami sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, telah menyurat kepada Bupati hal Acuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Desa Kab/Kota dan Desa. Dengan Tujuan “Untuk mendukung Percepatan Penataan Kewenangan Desa di Kab/Kota dan Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berbasis pada kewenangan desa. Tegas Dr.Nata Irawan.

Dengan salah satu keluaran dalam kegiatan ini, mengharapkan meningkatnya pemahaman tentang kebijakan kewenangan desa Kab/kota dan desa, dan mengharapkan setiap desa yang ikut dapat merampungkan Perdes tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang telah di sinkronkan dengan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, untuk di bawa pulang, dan mengharapkan tersusunnya Perdes tentang Implementasi, Penataan Kewenangan Desa bidang tertentu (Perdes lainnya seperti perdes pungutan desa). Harap Dr.Nata Irawan.

Juga di tambahkannya dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dr. Nata Irawan mengingatkan bahwa salah satu syarat evaluasi RAPDes tahun 2019 adalah Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Dirjen Bina Pemdes meminta perhatian kepada seluruh Bupati untuk mempreriotaskan kegiatan termasuk Pelaksanan Bimtek khusus Kewenangan Desa, Tegas Dr.Nata Irawan.

Dan Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Bina Pemerintahan Desa, telah menunjuk Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) dengan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: 01/LK-PKPD/08/2016 tanggal 9 Agustus 2018. Ujar Dr.Nata Irawan.

Dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Bimtek dimaksud LKK-PKPD telah menyusun Mitra Lembaga-Lembaga di Wilayah yang akan melaksanakan kegiatan Bimtek di maksud untuk setiap Kab/Kota. Tutupnya.

Kegiatan “Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa bagi Aparatur Daerah dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng” di hadiri 5 Camat dan 55 Kepala Desa.

Editing infodesa.id-22/7/2018
*Ahmad Budullah

Leave A Reply

Your email address will not be published.