Merajut Asa Dari Sudut Desa

55 Desa di Kabupaten Sigi, “Rampungkan Rancangan Perdes  Tentang Kewenangan Desa”

0 209

 

INFODESA.ID-JAKARTA, JAKARTA, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Dr.Nata Irawan usai membuka secara resmi “Kegiatan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa bagi Aparatur Daerah dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sigi Provinsi Sulteng”, di Hotel Marc, Pasar Baru, Jakarta. (10/7/19 Pekan lalu.

Dr.Nata Irawan menyampaikan, “Bimtek Khusus terkait Kewenangan Desa”  ini menjadi hal yang paling pokok, hal yang paling utama, mangapa demikian ? Terlalu lama kita bekerja dengan kekeliruan yang luar biasa, “Alhamdulillah” Bupati Sigi kosen atas terhadap persoalan “Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa”, dan Pemerintah berkomitmen meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.” dan ini merupakan kegiatan pertama yang saya datangi seluruh rangkaian kegiatan terkait kewenangan desa, ungkap Dr.Nata Irawan.

Sementara itu, Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Bram, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) metode Bimbingan Teknis, Metode Diskusi dan kelompok dengan satu tujuan akan menyusun rancangan peraturan desa sehingga ketika bapak ibu desa kembali ke desa masing masing suda membawa rancangan peraturan desa tentang baik kemenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal desa.

Kegiatan Bimtek ini “ akan dibimbing oleh narasumber fasilitator dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang telah memiliki kompetensi di dalam lakukan dengan teknis, karena pelatih-pelatih dan fasilitator yang ditugaskan para pemegang sertifikasi sebagai pelatih yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, ini merupakan pengakuan negara terhadap kompetensi dari para pelatih.

Dan atas ke ikut sertaan dalam kegiatan ini, secara otomatis, Desa-Desa yang hadir akan membawa pulang rancangan Peraturan Desa Tentang “Kewenangan Desa” Ujar Bram.

Sementara itu Bupati Sigi, Mohammad Irwan, S.Sos. M.Si. menyampaikan, “Dengan digelarnya Bimbingan Teknis “Percepatan Penataan Kewenangan Desa bagi Aparatur Daerah dan Pemerintah Desa ” ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada dan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, yang paling penting adalah para aparat desa dan pemerintahan daerah bisa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.”

Dalam penyampaian materi Sautma Sihombing, Kasubdit FPKD, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, mengatakan seluruh kabupaten Kota harus sudah mempunyai runperbub “Kewenangan Desa, Pentingnya Percepatan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa  bagi Kabupaten dan Desa tentang Kewenangan Desa, ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (termasuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dan penggunaan APBDesa.

Disampaikannya UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, transfaran, akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan pada Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa. Sesuai amanat dalam Permendagri ini Kabupaten/Kota segera menyusun “Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan ditindaklanjuti olah Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Peraturan/Kebijakan Desa lainnya”, Jelas Sautma.

Dan melalui Bina Pemerintahan Desa Kemendagri telah mengirimkan Surat, Kepada Bupati/Walikota, Prihal: “Acuan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Desa Kabupaten/Kota”.

Juga disampaikannya, untuk mendukung Percepatan Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten/Kota dan Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berbasis pada kewenangan desa, melalui Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, telah melakukan Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 3 s/d 6 Maret 2019, telah disepakati agar masing masing Provinsi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penataan Kewenangan Desa Tingkat Provinsi saat itu dihadiri seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/9956/SJ, tanggal 15 November 2018, hal pengalokasian Anggaran untuk percepatan Penataan Kewenangan Desa, di Provinsi,Kabupaten dan Kota serta Desa, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dapat terselenggara dengan terkoordinir, terfokus dan berhasil guna dengan tujuan agar Tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan seluruh Desa telah memiliki Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan  Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan Bimtek Penataan Kewenangan Desa bertujuan untuk mendukung percepatan Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten/Kota dan Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berbasis pada kewenangan Desa.

Dan Keluaran dari Kegiatan ini, Sautma Sihombing, menyampaikan :

Pertama “meningkatkan pemahaman tentang kebijakan kewenangan desa kabupaten/Kota dan desa”,

Kedua “Pemerintah Kabupaten/Kota mengetahui Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa”,

Ketiga “Tersusunnya Peraturan Desa tentang Kewenangna Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa”,

Ke-empat “Sinkronisasi antara Kewenangan Desa, RPJMDes, RKPDes dan APBDes dan

Ke-Lima “Tersusunnya Perturan Desa tentang  Implementasi Penataan Kewenangan Desa di bidang tertentu (Peraturan Desa tentang pungutan Desa”. Jelasnya.

Sautma Sihombing ‘menegaskan dengan selesainya kegiatan ini, dan desa yang kosen mengikutinya secara otomatis telah merampungkan rancangan peraturan desanya, artinya   “55 Desa Kabupaten Sigi Rampungkan Rancangan Peraturan Desa”  dan selanjutnya akan di bawa ke Musyawarah masing-masing desa dan disepakati tanggal 31 Juli 2019, Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang telah depakati bersama, Segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa selanjutnya akan di lakukan sinkronisasi Kewenangan Desa, RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Mengakhirinya. (11/9/2019)

**Kontributot infodesa.id Ahmad Budullah

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.