Merajut Asa Dari Sudut Desa

Perdes Kewenangan Desa “WAJIB ADA”

0 238

 

 

INFODESA.ID-JAKARTA, Keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri untuk yang Ke-3 No.140/8120/59, Tanggal 19 Agustus 2019 Hal: Perioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa, Drs.Sautma Sihombing, M.Si, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa , tidak henti-hentinya mengingatkan kepada tim “Percepatan Kewenangan” untuk terus menyampaikan ke Daerah pentingnya Perdes Kewenangan, ditemui di Jakarta (28/8/2019).

Disampaikannya pada poin Prioritas Penggunaan Dana Desa angka 1 dan 2, dalam surat Menteri Dalam Negeri yang di tandatangani Bpk. Cahyo Kumolo, itulah Acuan Utama, mengapa Penetapan Perdes Kewenangan Desa itu WAJIB ADA. Tegas Sautma Sihombing.

Bimtek Khusus diselenggarakan untuk MEMPERCEPAT Penyusunan rancangan Perbup dan rancangan ” Perdes Kewenangan” Kalau kewenangan desa tidak ditetapkan dulu, maka penggunaan dana desa menyimpang dari dasar hukum yg sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan undangan, Tegas Sautma Sihombing kembali.

Sehubungan surat ke – 3 dari yang di tandangani Pak Mentari, Disampaikan dengan hormat kepada seluruh Dinas PMD, (Dinas Teknis) yang belum merampungkan Runperbub/Runperdes Kewenangan segera menetapkan jadwal waktu pelaksanaan, dan silakan berkonsultasi dengan kami di Bina Pemdes Kemendagri Jalan Pasar Minggu, Ajak Sautma Sihombing.

Kurang apalagi ungkap Sautma, Surat Kami jelas bahkan Dirjen Bina Pemdes juga telah menyurat hal Acuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dan telah menyampaikan ke Seluruh Bupati. Juga mengeluarkan Surat Hal Perioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, Jelas kata Sautma Sihombing.

Mengingat Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa. Sebagai program Perioritas Nasional, Perdes kewenangan harus diselesaikan sebagai syarat evaluasi APBDes 2020, Sesuai Permendagri No.20/2018, tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menempatkan Perdes Kewenangan juga sebagai evaluasi, pemantauan, dan pengawasan. Mohon bisa menjadi perhatian, Pungkas Sautma Sihombing (02/9/2019). **MRNov.

Leave A Reply

Your email address will not be published.