Merajut Asa Dari Sudut Desa

Kades Se-Kobar Mantapkan “Percepatan Penataan Kewenangan Desa” di Bali

0 55

 

 

INFODESA.ID – BALI, Dalam rangka percepatan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa bagi Kabupaten dan Desa tentang Kewenangan Desa, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (termasuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dan penggunaan APBDesa. Kepala Desa (Kades) dari 6 kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), provinsi Kalimantan Tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa (PKD).di Hotel Fashion, Badung, Provinsi Bali (24-28 Juni 2019),

 

Kepada infodesa.id Bpk. Drs. Sautma Sihombing, M.Si, Sub Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Bina Pemerintahan Desa Kemendagri,
menyampaikan, Kegiatan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), yang dilaksanakan Pemda Waringin Barat bekerjasama dengan “Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) dengan Mitra pelaksana oleh” Lembaga yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, sesuai Surat Nomor: 140/1719/BPD, tanggal 27 Februari 2019, Hal: Perioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa Kabupaten/Kota dan Desa.

Pentingnya Percepatan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa bagi Kabupaten dan desa tentang Kewenangan Desa, ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (termasuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dan penggunaan APBDesa, Ujarnya.Selasa,(25/6/2019).

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, transfaran, akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan pada Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa.

Sesuai amanat dalam Permendagri ini Kabupaten/Kota segera menyusun “Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan ditindaklanjuti olah Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Peraturan/Kebijakan Desa lainnya”, Jelas Sautma*.

 

Dan melalui Bina Pemerintahan Desa Kemendagri telah mengirimkan Surat, Kepada Bupati/Walikota, Prihal: “Acuan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Desa Kabupaten/Kota”. Dan Perioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa Kabupaten/Kota. Serta Lembaga-Lembaga yang yang telah bekerjasama yang ditunjuk untuk memfailitasi kegiatan dimaksud, yang hari ini dilaksanakan, urai Sautma*.

Kegiatan Bimtek khusus Penataan Kewenangan Desa (PKD)” Bertujuan “untuk mendukung Percepatan Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten/Kota dan Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berbasis pada kewenangan desa. Tegas Bpk.Sautma.

Dan kegiatan Bimtek khusus PKD, hari ini Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah, S.H.,M.H. berkesempatan membuka secara resmi, Ujarnya.

Dalam sambutan Bupati Kotawaringin Barat
menyampaikan jika sejak akhir 2017 sebenarnya Pemerintah Kabupaten Kobar telah mengambil langkah untuk menginvetarisir kewenangan desa.

Hal ini telah tertuang dalam Surat Wakil Bupati Kobar kepada seluruh kepala desa se-Kobar Nomor : 4141.2/256/DPMD.E/IX/2017 tentang identifikasi dan inventarisir kewenangan desa, dan sesuai dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 yang mengamanatkan ranperbub kewenangan desa setelah dikonsultasikan oleh pemerintah provinsi, juga harus dikonsultasikan kepada Kemendagri. Tegas Sautma, dalam mengakhiri keteramgannya.

Kontributor-Infodesa.id,
Ahmad Budullah.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.